Assalamualaikum Wr. Wb.
Izinkan kutulis rantai kata dalam lembaran kertas untuk menyampaikan aspirasi saya mengenai seputar ujian nasional. Semoga aspirasi saya dapat didengar.
Ketetapan pemerintah yang membuat UN menjadi sebuah standar kelulusan membuat UN seolah menjadi hasil akhir bagi setiap pelajar yang mau meneruskan pendidikannya. Padahal, seharusnya UN menjadi sebuah evaluasi.
UN belum bisa jadi standar karena para pesertanya belum menikmati hak yang sama. Sarana prasarana pendidikan berbeda jauh antara kota dan desa.
Pemerintah ngotot menjadikan UN sebagai standar kelulusan. Kebijakan pemerintah yang menjadikan UN sebagai salah satu standar kelulusan membuat siswa berbuar kecurangan.
Karena mereka mengkhawatirkan masa depan mereka dan uang yang sudah diberikan orang tua mereka selama 12 tahun pendidikan.
Materi yang ditampilkan pada saat UN semuanya umum. Jadi, selama 3 tahun belajar, ternyata tidak semua materi yang diajarkan kepada siswa itu keluar dan kelulusan diserahkan kepada mesin scanner yang dibeli di toko komputer yang lebih murah dibandingkan gaji guru. Hanya guru yang berhak memvonis kapan siswa itu lulus apa tidak, Bukan sebuah mesin scanner karena gurulah yang dekat dengan siswa dan guru juga mengetahui kemampuan siswa
Sistem UN merupakan pilihan ganda yang tidak bisa mencerminkan kemampuan siswa karena pilihan ganda bisa saja jawabannya didapat dengan menggunakan kode dengan teman, handphone, kertas kecil atau juga hoki atau keberuntungan.
Pemerintah tidak pernah ikut campur di lapangan mengajar siswa-siswa. Yang ada di lapangan hanyalah guru-guru yang susah payah mengajar dengan upah/gaji, sementara atasan mereka diam di belakang meja dan hanya melihat data di atas kertas.
Masalah utama juga saat percetakan maupun distribusi soal ujian tidak tuntas sampai batas waktu pelaksanaan ujian. Padahal telah ditetapkan dari hari-hari sebelumnya. Untuk mencetak dan mendistribusi pun perlu anggaran yang sangat besar. Apabila setiap kali dilaksanakan, UN tidak pernah sepi dari masalah, percuma saja diadakan UN. Hanya menghabiskan anggaran negara. Lebih baik anggaran itu dipergunakan untuk disumbangkan bagi orang yang kurang mampu atau membayar hutang Indonesia yang telah menumpuk
Karena itu, sangatlah beralasan bila banyak pihak yang menuntut agar pemerintah menghapus UN. Sebagai ganti UN, evaluasi pendidikan bisa dikembalikan ke sekolah. Para guru yang mendidik mereka setiap hari pasti mengetahui siapa di antara siswanya yang memiliki kemampuan agar evaluasi berjalan seperti yang diinginkan. Kemendikbud bisa saja memaksimalkan fungsi para pengawas sekolah. Dengan begitu, pihak sekolah juga tidak sembarangan melakukan evaluasi dan meluluskan para siswanya.
Berharap dengan rangkaian kata-kata ini sebagai solusi dan pemecah dari masalah-masalah dalam Ujian Nasional dan semoga presiden dan wakil presiden yang terpilih nanti bisa memperbaiki sistem pendidikan Indonesia, Amin.
dari
FIRZON OKTRIADI
Siswa SMAN 3 Unggulan Kayuagng Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan
0 komentar:
Posting Komentar